SEMINAR SOSIALISASI MATA UANG RUPIAH

Seminar Sosialisasi Mata Uang Rupiah

Tema “Menjadikan Rupiah sebagai Penopang Untuk Memperkuat Perekonomian Indonesia”

Setiap Perguruan tinggi di Indonesia mempunyai beban tugas yang sering juga disebut dengan istilah Tri Dharma Perguruan tinggi yaitu :

  1. Pendidikan dan pengajaran
  2. Penelitian
  3. Pengabdian pada masyarakat

Pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu tri dharma yang langsung menyentuh kehidupan  nyata masyarakat sehari-hari. Oleh karena itu, kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh perguruan tinggi merupakan jembatan analisa kehidupan masyarakat dengan dunia perguruan tinggi. Hal ini sesuai dengan Peraturan pemerintah No. 12 tahun 2012 pasal 45 yang menyatakan bahwa “ Pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan sivitas akademika dalam mengamalkan dan membudayakan iptek untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa “.

Tujuan pengabdian kepada masyarakat di perguruan tinggi adalah:

  1. Menciptakan inovasi teknologi untuk mendorong pembangunan ekonomi Indonesia dengan melakukan komersialisasi hasil penelitian;
  2. Memberikan solusi berdasarkan kajian akademik atas kebutuhan, tantangan, atau persoalan yang dihadapi masyarakat, baik secaralangsung maupun tidak langsung;
  3. Melakukan kegiatan yang mampu mengentaskan masyarakat tersisih(preferential option for the poor) pada semua strata, yaitu masyarakattersisih secara ekonomi, politik, sosial, dan budaya; dan
  4. Melakukan alih teknologi, ilmu, dan seni kepada masyarakat untukpengembangan martabat manusia dan kelestarian sumberdaya alam.

Selaras dengan pemikiran, konsepsi dan pendapat di atas, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Sebelas April Sumedang bekerjasama dengan Bank Indonesia serta Anggota DPR RI Komisi XI menyelenggarakan Seminar “SOSIALISASI ALAT TUKAR RUPIAH” dengan tema “Menjadikan Rupiah sebagai Penopang Untuk Memperkuat Perekonomian Indonesia” yang dilaksanakan pada :

 

Hari/tanggal          : Selasa dan Rabu, 23 – 24 Februari 2016

Waktu                    : 13.00 s.d 15.00 wib dan 08.00 s.d 12.00 wib

Tempat                  : Balai Pertemuan Desa Darmaraja Kec. Darmaraja

  dan Balai pertemuan Desa Situmekar Kec Cisitu Kab. Sumedang

Narasumber          : 1. Bpk. H. Dony Ahmad Munir, ST., M.M

                                         ( Anggota DPR RI Komisi XI bidang Keuangan, Perbankan,    

     Perencanaan, Pemeriksaan dan Ekspor Impor)

  1. Bpk. Mikael Budisatrio

     ( Deputi Direktur Kpw Bank Indonesia (BI) Propinsi Jawa Barat )

Peserta sosialisasi ini sebanyak 500 (lima ratus) orang, yang merupakan utusan dari:

  • Pengusaha dan Praktisi Bisnis
  • Dosen STIE Sebelas April Sumedang
  • Mahasiswa STIE Sebelas April Sumedang yang sedang melaksanakan kuliah kerja usaha (KKU) di Kecamatan Darmaraja dan Cisitu
  • Unsur Aparatur Desa Se-kecamatan Darmaraja dan Cisitu
  • Tokoh Masyarakat Desa Se-kecamatan Darmaraja dan Cisitu
  • Unsur Karang Taruna Se-kecamatan Darmaraja dan Cisitu

 

Pemateri pertama Bpk. H. Dony Ahmad Munir, ST., M.M ( Anggota DPR RI Komisi XI bidang Keuangan, Perbankan, Perencanaan, Pemeriksaan dan Ekspor Impor) menyajikan topik tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR). Program dari pemerintah ini di upayakan dapat mendorong masyarakat yang membutuhkan modal untuk usaha kecil agar memperoleh kemudahan. Saat ini masih banyak masyarakat yang segan datang ke bank untuk mengajukan permohonan KUR. Pemerintah dan DPR RI mendorong bank – bank nasional untuk turun langsung menawarkan KUR ke masyarakat, “sekarang bank- bank itu turun langsung ‘jemput bola’ untuk menawarkan langsung kepada masyarakat, dan itu juga sudah masuk ke desa-desa. Adapun keuntungan yang didapat menggunakan KUR diantaranya bunganya yang kecil dan bisa didapat tanpa agunan/jaminan, “kebanyakan kendalanya masyarakat merasa dipersulit dan prosesnya lama, tapi sebetulnya kalau sudah menempuh prosedur dalam lima hari juga itu akan langsung disurvey,”. Dengan KUR yang jumlah maksimal Rp.25jt, kata dia diharapkan bisa lebih menopang ekonomi masyarakat. Untuk merealisasikan itu, Ujar Dony. Bank – bank nasional sudah menambah akun akun officer (AO) ditiap – tiap unit, untuk mengcover permohonan KUR.

Pemateri kedua Bpk. Mikael Budisatrio  ( Deputi Direktur Kpw Bank Indonesia (BI) Propinsi Jawa Barat ) menyajikan topik tentang :

Perkembangan Stabilitas Sistem Keuangan,

  1. Stabilitas sistem keuangan hingga triwulan IV 2015 masih terjaga dengan baik, ditopang oleh ketahanan sistem perbankan. Hal ini juga terutama didukung oleh mulai menurunnya tren risiko kredit.
  2. Pertumbuhan kredit terindikasi tumbuh melambat namun dengan kualitas kredit yang relatif masih terjaga. Pertumbuhan kredit pada Tw IV’15 tercatat sebesar 9,6% atau lebih rendah dibandingkan Tw III’15 sebesar 10,55%.
  • Setelah sempat mengalami peningkatan pada Tw III‘15 pasca pelonggaran kebijakan LTV, KPR kembali tumbuh melambat.
  • Sementara itu, pertumbuhan DPK juga menunjukkan perlambatan dibandingkan triwulan sebelumnya menjadi 11,39% (yoy) dari 12,18% pada Tw III ‘15.
  • Perlambatan DPK tersebut mendorong tingkat LDR mengalami kenaikan menjadi sebesar 90,33%.
  1. Risiko kredit masih terjaga dan bergerak dalam tren menurun. NPL hingga Des’15 cenderung menurun menjadi 2,61%, namun masih lebih tinggi dibandingkan nasional sebesar 2,47%. Tingginya NPL terdapat pada 2 sektor ekonomi pertambangan (8%) dan pertanian (7,35%).
  2. Namun demikian, khusus untuk korporasi non-keuangan dan Rumah Tangga tercatat mengalami pertumbuhan kredit yang cukup baik diiringi dengan kualitas NPL yang aman.

Perkembangan Sistem Pembayaran

  1. Kinerja sistem pembayaran non tunai pada triwulan IV 2015 yang dilihat dari penggunaan fasilitas SKNBI mengalami peningkatan dibandingkan triwulan sebelumnya.
  2. Aliran inflow uang kartal yang masuk ke Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat pada triwulan IV 2015 menurun dibandingkan dengan triwulan III 2015. Demikian halnya aliran outflow yang juga mengalami penurunan. Kondisi ini mendorong terjadinya penurunan netflow.

Menuju Rupiah yang Berdaulat

 

PBI No.17/3/PBI/2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah  di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

 

Pokok-Pokok Pengaturan:

  1. Kewajiban penggunaan Rupiah di wilayah NKRI.
  2. Kewajiban pencantuman harga (kuotasi) barang dan/atau jasa hanya dalam Rupiah.
  3. Pengecualian kewajiban penggunaan Rupiah.
  4. Larangan menolak Rupiah.
  5. Pengecualian transaksi nontunai menggunakan Rupiah berdasarkan persetujuan BI.
  6. Pengecualian terhadap KUPVA dan pembawaan UKA ke luar/ke dalam wilayah Pabean RI.
  7. Laporan dan pengawasan kepatuhan.
  8. Sanksi
    1. transaksi tunai : sanksi pidana sebagaimana diatur dalam UU Mata Uang.
    2. transaksi nontunai : sanksi administratif (teguran tertulis, denda, dan/atau larangan ikut dalam lalu lintas pembayaran).
    3. pelanggaran kuotasi dan pelaporan : sanksi administratif (teguran tertulis).
    4. rekomendasi kepada lembaga yang berwenang seperti pencabutan izin usaha atau penghentian kegiatan usaha
    5. Ketentuan peralihan (masa berlakunya perjanjian tertulis pada transaksi nontunai).
    6. Masa berlaku kewajiban penggunaan Rupiah untuk transaksi nontunai.

CIRI-CIRI KEASLIAN UANG RUPIAH

 

  • Keaslian uang Rupiah dapat dikenali melalui :
  1. Bahan Yang digunakan
  2. Disain dan ukuran
  3. Teknik Cetak
  • Unsur pengaman (Security Features) uang Rupiah dibuat pada :
  • Bahan Uang
  • Teknik cetak uang
  • Dengan cara 3D (Dilihat, Diraba, Diterawang)

Hasil yang diharapkan dari seminar ini adalah

  • Sarana urung rembug antar stake holder terkait dalam penyamaan persepsi tentang pentingnya mata uang rupiah dalam perekonomian Indonesia.
  • Memberikan pemahaman tentang keunggulan penggunaan mata uang rupiah bagi perekonomian Indonesia secara umum
  • Mengantisipasi berkembangnya perekonomian global dengan memperkuat nilai mata uang dalam negeri.
  • Menjadikan Rupiah mata uang yang kuat dalam perekonomian dalam negeri dan luar negeri.
  • Memberikan bahan kajian pada mahasiswa STIE Sebelas April Sumedang yang melaksanakan KKU dalam rangka melengkapi program KKU di desa-desa, serta membatu pemerintah memberikan sosialisasi pengetahuan dan pencerahan mengenai penggunaan mata uang rupih dalam setiap sendi kegiatana perekonomian di masyarakat sehingga bisa memperkuat nilai mata uang rupih di pasar dunia dan menjadikan mata uang rupiah sebagai  penopang perekonomian Indonesia yang sangat dibutuhkan dalam rangka menghadapi persaingan global dalam menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN. Semoga bermanfaat.!

Loading